Dorong Pemerintahan Digital dan Transparan, Kominfo Wajo Gelar Rakor Pengelolaan Media Sosial Perangkat Daerah

PESANKU.CO.ID, WAJO — Dalam upaya memperkuat komunikasi publik dan meningkatkan transparansi informasi pemerintah, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfo) Kabupaten Wajo menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Media Sosial Perangkat Daerah, pada Senin, 20 Oktober 2025, bertempat di Aula Bappelitbangda Wajo.

Kegiatan ini dihadiri oleh para admin media sosial dari seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo. Rakor tersebut menjadi wadah penguatan peran dan kapasitas pengelola media sosial dalam mendukung visi pemerintahan terbuka, informatif, dan partisipatif.

Kepala Dinas Kominfo Wajo, Andi Musdalifah yang tampil sebagai pemateri, menjelaskan bahwa pengelolaan media sosial pemerintah daerah tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga sebagai jembatan komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.

“Melalui media sosial, pemerintah dapat menyampaikan informasi secara cepat, akurat, dan transparan, sekaligus menampung aspirasi serta umpan balik dari masyarakat,” ujar Andi Musdalifah.

Dalam materinya, mantan Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Setda Wajo itu menegaskan pentingnya peran admin media sosial perangkat daerah dalam menjaga citra positif pemerintah sekaligus memastikan informasi publik tersampaikan dengan tepat sasaran.

Beberapa tugas utama admin media sosial antara lain mengelola konten informatif, menjawab pertanyaan masyarakat, mempromosikan kegiatan pemerintah, menangani isu atau berita negatif secara bijak, serta memantau efektivitas konten melalui analisis metrik digital.

Adapun fokus utama konten media sosial pemerintah daerah, lanjut mantan Kabag Perekonomian Setda Wajo itu, mencakup: Informasi layanan publik yang mudah diakses masyarakat, Publikasi kegiatan dan program pemerintah, Penyebaran berita positif dan capaian daerah, serta

Edukasi masyarakat terkait kesehatan, lingkungan, dan isu sosial lainnya.

Selain itu, berbagai platform digital digunakan untuk memperluas jangkauan informasi publik, seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, hingga TikTok. Masing-masing platform memiliki karakteristik berbeda yang harus dikelola dengan strategi komunikasi yang tepat.

“Kunci pengelolaan media sosial pemerintah adalah transparansi, kemudahan akses informasi, dan mendorong partisipasi publik. Ketiganya menjadi pilar utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah,” tutup Andi Musdalifah.(Wan)