Reses Amran di Majauleng: Dari Polemik Pasar Baru hingga Ancaman Kerusakan Lahan oleh Perusahaan Gas

PESANKU.CO.ID, WAJO – Kegiatan reses Anggota DPRD Kabupaten Wajo, Amran, di Desa Tellulimpoe, Kecamatan Majauleng pada Senin (26/01/2026), menjadi panggung bagi warga untuk menumpahkan berbagai persoalan krusial. Tiga isu utama mendominasi diskusi: relokasi pasar yang dianggap gagal, dampak aktivitas seismik perusahaan gas, hingga jeritan warga soal infrastruktur jalan yang terabaikan puluhan tahun.

Isu paling panas yang mencuat adalah pemindahan Pasar Lama Tosora ke Pasar Baru Ladua. Warga dari Desa Tellulimpoe, Tosora, dan Desa Tua mengeluhkan penurunan drastis aktivitas jual beli. Penyebabnya seragam: lokasi yang jauh dan akses jalan yang rusak parah.

"Kasiang kami pak, jualan di pasar baru tapi pembeli enggan datang karena jalanan jelek. Kami sempat buka pasar sore dekat lokasi lama agar bisa bertahan hidup, tapi dilarang karena dianggap ilegal. Kami bingung, kami hanya mau cari makan," ungkap seorang pedagang dengan nada haru.

Menanggapi hal ini, Amran mengkritik kebijakan relokasi tersebut yang dinilainya kurang matang. "Terkesan asal dipindahkan saja. Jangan sampai pembangunan ini hanya berorientasi pada proyek, sementara masyarakat jadi korban. Saya akan dorong perbaikan jalan Paria–Tosora agar ekonomi warga kembali bergerak," tegas politisi tersebut.

Selain pasar, kehadiran PT Gelombang Seismic Indonesia (PT GSI) juga memicu kekhawatiran. Warga mempertanyakan dampak lingkungan jangka panjang serta melaporkan kerusakan tanaman padi akibat aktivitas di area persawahan."Ada tanaman padi dan bibit yang rusak terinjak-injak saat kegiatan seismik. Kami sudah tanam, tapi rusak begitu saja," keluh warga lainnya.

Amran berjanji akan segera mengonfirmasi pihak perusahaan terkait ganti rugi dan prosedur keamanan. Ia juga menyinggung soal kontribusi perusahaan gas terhadap daerah. Menurutnya, perusahaan besar seperti PT Energi Equity Epic Sengkang harus meningkatkan kontribusi nyata, baik melalui Participating Interest (PI) maupun CSR, terutama saat kondisi fiskal daerah sedang tertekan.

"Jangan sampai kekayaan alam habis, tapi yang tersisa untuk rakyat hanya risiko bencana," cetus Amran lantang.

Jeritan pembangunan juga datang dari Dusun Lempua, Desa Tua. Perwakilan warga mengungkapkan fakta pahit bahwa ruas jalan Lempua–Tua sepanjang 4,5 kilometer belum pernah tersentuh pengaspalan sejak desa tersebut terbentuk.

Selain jalan, masalah irigasi seperti Kanal Basri Palaguna dan perlunya pintu air di muara Sungai Seppange menjadi daftar panjang aspirasi yang diserahkan kepada Amran.

Komitmen Pengawalan

Menutup rangkaian reses yang juga dihadiri oleh Kabid Bina Marga Dinas PUPR Wajo, Dr. Yaser dan Camat Majauleng, Amran memastikan seluruh keluhan ini tidak hanya akan berakhir di meja diskusi.

"Seluruh aspirasi ini akan saya tuangkan dalam laporan resmi reses untuk dimasukkan ke dalam SIPD Dewan, RKPD, hingga APBD. Kita akan kawal, baik di APBD Perubahan 2026 maupun APBD Pokok 2027," pungkasnya.(Humas DPRD Wajo)