Satukan Persepsi Lintas Sektor, Pemda Perkuat Implementasi Kebijakan Strategis Daerah

PESANKU.CO.ID, KOTAMOBAGU --Di tengah meningkatnya tuntutan pelayanan publik, kepastian hukum, dan keterbukaan informasi, pemerintah daerah dituntut bergerak cepat namun tetap terarah. Menjawab tantangan tersebut, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Kotamobagu, Sahaya S. Mokoginta, S.STP., M.E., memimpin Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Sosial sebagai langkah strategis untuk menyatukan persepsi lintas sektor dan memperkuat implementasi kebijakan daerah.

Rapat koordinasi ini menjadi ruang konsolidasi penting bagi seluruh perangkat daerah dalam memastikan setiap kebijakan tidak hanya dirumuskan secara normatif, tetapi juga siap dilaksanakan secara efektif di lapangan. Forum ini sekaligus menjadi wadah pertukaran pandangan terhadap dinamika isu publik yang berkembang, agar respons pemerintah daerah tetap selaras, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Sejumlah agenda strategis dibahas secara komprehensif, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik dan penegakan ketertiban umum, penguatan regulasi daerah melalui pembahasan Ranperda, hingga penguatan perangkat pemerintahan sampai ke tingkat desa dan kelurahan. Di era keterbukaan informasi, pengelolaan komunikasi publik juga menjadi perhatian serius, sebagai instrumen penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dalam arahannya, Sahaya S. Mokoginta menegaskan bahwa rapat koordinasi ini bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan fondasi awal bagi tindak lanjut kebijakan yang berkelanjutan dan terukur.

“Koordinasi ini adalah langkah strategis untuk menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen bersama. Setiap kebijakan yang dibahas harus ditindaklanjuti secara nyata oleh perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangannya, agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tegas Sahaya.

Ia juga menekankan bahwa kesinambungan koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan kepastian hukum, sekaligus memastikan pelayanan publik berjalan adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dukungan terhadap penguatan sinergi ini disampaikan Koordinator Staf Khusus Bidang Pemerintahan Kotamobagu, Widdy Mokoginta, S.Sos., yang menilai kolaborasi antara Keasistenan I, perangkat daerah, dan Staf Khusus sebagai elemen penting dalam pengambilan keputusan yang adaptif terhadap dinamika sosial.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kotamobagu, Fahri Damopolii, S.Kom., M.E., menegaskan bahwa pengelolaan informasi publik kini menjadi salah satu pilar utama tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Menurutnya, setiap informasi kebijakan dan kegiatan pemerintah daerah harus disampaikan secara jelas, mudah dipahami, serta direspons secara proporsional ketika muncul kritik dan masukan dari masyarakat.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh jajaran pimpinan strategis perangkat daerah, di antaranya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesbangpol, Kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial, Kepala Bagian Pemerintahan, serta para Staf Khusus Wali Kota. Kehadiran lintas sektor ini mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang terintegrasi dan solid.

Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pemerintahan yang tidak hanya tertib secara administrasi, tetapi juga responsif terhadap dinamika masyarakat, adaptif terhadap perubahan, serta konsisten dalam mewujudkan kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan publik.(Adv/Fiki)