Sekda Kotamobagu Terima Tim Audit BPK, Pemkot Tegaskan Komitmen Transparansi Keuangan
1 min read
PESANKU.CO.ID, KOTAMOBAGU – Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu, Sofyan Mokoginta, menerima kunjungan Tim Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara, Senin (6/4/2026), di ruang kerjanya.
Kunjungan tersebut menandai dimulainya tahapan audit rinci terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2025.
Inspektur Daerah Kota Kotamobagu, Rahfan Mokoginta, menjelaskan bahwa audit rinci ini merupakan bagian penting dari proses pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK setelah pemerintah daerah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited.
“Kunjungan ini dalam rangka pelaksanaan audit rinci oleh BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2025. Dalam pertemuan tersebut, tim BPK secara resmi menyampaikan dimulainya tahapan audit rinci,” ujarnya.
Ia menambahkan, pelaksanaan audit rinci akan berlangsung selama satu bulan, mulai 6 April hingga 5 Mei 2026. Proses ini menjadi tahapan lanjutan setelah penyerahan dokumen LKPD unaudited kepada BPK beberapa waktu lalu.
Menurut Rahfan, Pemerintah Kota Kotamobagu menyatakan kesiapan penuh dalam mendukung kelancaran seluruh rangkaian audit. Hal ini sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Pemerintah Kota Kotamobagu siap mendukung kelancaran proses audit rinci ini sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Audit rinci BPK sendiri merupakan tahapan krusial dalam menilai kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah sebelum nantinya diberikan opini resmi. Hasil dari audit ini diharapkan mampu memberikan gambaran objektif terkait pengelolaan keuangan daerah serta menjadi dasar perbaikan ke depan.
Dengan dimulainya audit tersebut, Pemkot Kotamobagu menegaskan keseriusannya dalam menjaga integritas pengelolaan anggaran serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.(Adv/Yusuf)