Wali Kota Kotamobagu Sampaikan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Tegaskan Komitmen Tata Kelola Keuangan Transparan

PESANKU.CO.ID, KOTAMOBAGU – Wali Kota Kotamobagu, dr. Weny Gaib, Sp.M., menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Kotamobagu, Senin (29/6/2026).

Rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Kotamobagu tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Kotamobagu, Adrianus Mokoginta, S.E., dan dihadiri Wakil Wali Kota Kotamobagu, Rendy Virgiawan Mangkat, S.H., M.H., Wakil Ketua DPRD Jusran Deby Mokolanot, S.Ag., M.Si., Wakil Ketua DPRD Ahmad Sabir, S.E., para anggota DPRD, perwakilan Forkopimda, Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu Sofyan Mokoginta, S.H., M.E., para asisten, pimpinan perangkat daerah, serta pejabat lingkup Pemerintah Kota Kotamobagu.

Dalam penyampaiannya, Wali Kota Weny Gaib menegaskan bahwa penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 bukan hanya sebagai kewajiban administratif dan normatif, tetapi juga menjadi wujud komitmen bersama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2025 ini, tidak semata-mata sebagai pemenuhan kewajiban administratif dan normatif, tetapi juga merupakan bentuk nyata komitmen bersama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas,” ujar Wali Kota.

Ia menjelaskan, selama pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kota Kotamobagu terus berupaya menerapkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang baik dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta tanggung jawab dalam penggunaan anggaran untuk kepentingan masyarakat.

Menurutnya, komitmen tersebut kembali mendapat pengakuan melalui hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

“Alhamdulillah, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kota Kotamobagu kembali berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian, yang merupakan opini WTP ke-13 kali secara berturut-turut,” ungkapnya.

Wali Kota juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Kotamobagu atas dukungan, saran, masukan, serta pengawasan yang telah diberikan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Kotamobagu yang terus memberikan dukungan, saran, masukan, serta pengawasan yang konstruktif,” katanya.

Dalam rapat paripurna tersebut, turut disampaikan tiga Ranperda inisiatif DPRD Kota Kotamobagu, yakni Ranperda tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, Ranperda tentang Pengarusutamaan Gender, serta Ranperda tentang Kepemudaan.

Pemerintah Kota Kotamobagu menyatakan menerima dan menyambut baik pengajuan ketiga Ranperda inisiatif DPRD tersebut untuk selanjutnya dilakukan pembahasan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Ketiga Ranperda tersebut memiliki arti penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Karena itu, pihak eksekutif menerima dan menyambut baik pengajuan Ranperda inisiatif DPRD Kota Kotamobagu untuk dibahas lebih lanjut,” jelas Wali Kota.

Melalui penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 ini, Pemerintah Kota Kotamobagu berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif terus terjaga dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik serta pembangunan yang memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Kota Kotamobagu.(*)