Rakor PAD dan DBH Pajak, Bupati Asahan Soroti Sinkronisasi Data Provinsi-Kabupaten

PESANKU.CO.ID, ASAHAN — Pemerintah Kabupaten Asahan mendorong sinkronisasi data pajak antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mengoptimalkan pendapatan daerah sekaligus mencegah potensi kehilangan penerimaan.

Hal itu disampaikan Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., usai mengikuti Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Senin (31/8/2026).

Rakor tersebut menjadi forum penguatan sinergi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam meningkatkan penerimaan daerah. Kegiatan dihadiri Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, Forkopimda Sumatera Utara, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, para kepala daerah se-Sumatera Utara serta sejumlah pejabat terkait.

Dalam arahannya, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menekankan pentingnya optimalisasi seluruh potensi penerimaan daerah. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penggalian sumber pendapatan baru, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga pemanfaatan sistem digital untuk memperkuat pengelolaan pendapatan sekaligus mencegah praktik korupsi.

Agus juga meminta pemerintah daerah meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), memperluas kerja sama dengan berbagai pihak serta mengoptimalkan pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.

Salah satu sumber penerimaan yang turut menjadi perhatian adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), terlebih dengan penerapan opsen PKB yang memungkinkan daerah memperoleh bagian penerimaan secara langsung sesuai ketentuan.

Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengatakan peningkatan PAD harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia meminta pemerintah kabupaten/kota bersama Pemprov Sumut lebih aktif mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan, termasuk sektor pajak kendaraan bermotor.

“Kita harus lebih gencar lagi dalam meningkatkan PAD. Salah satu sumber utama adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Dengan adanya opsen PKB, diharapkan daerah dapat meningkatkan penerimaan PAD secara signifikan,” ujar Bobby.

Menanggapi hasil rakor, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menyambut baik forum tersebut sebagai sarana memperkuat koordinasi pengelolaan keuangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Menurut Taufik, ketepatan waktu dan ketepatan sasaran dalam penyaluran DBH menjadi hal penting agar program prioritas pemerintah daerah dapat berjalan tanpa hambatan. Ia juga mendorong adanya sinkronisasi data perpajakan secara berkala antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

“Pendapatan daerah yang dikelola dengan baik, transparan, dan akuntabel adalah jembatan menuju kesejahteraan masyarakat. Sinergi dan kesamaan data antara Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat krusial agar setiap rupiah yang diterima dapat bermanfaat secara optimal bagi rakyat,” tegas Taufik.

Ia menegaskan, seluruh langkah optimalisasi pendapatan daerah harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, koordinasi antarpemerintah dinilai penting untuk memastikan potensi penerimaan dapat dikelola secara maksimal, transparan dan akuntabel. (Rk)