Perubahan APBD 2026 Disampaikan ke DPRD, Pemkot Kotamobagu Soroti Penyesuaian Kebijakan Anggaran
1 min read
PESANKU.CO.ID, KOTAMOBAGU — Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Kotamobagu, Jumat (12/9/2026).
Penyampaian Ranperda tersebut dilakukan Wakil Wali Kota Kotamobagu, Rendy Virgiawan Mangkat, S.H., M.H., yang mengikuti rapat secara daring dari Gedung DPRD Kota Kotamobagu.
Dalam penyampaiannya, Rendy mengatakan perubahan APBD 2026 merupakan tindak lanjut atas berbagai perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan APBD tahun berjalan.
Menurutnya, dinamika pelaksanaan anggaran daerah membutuhkan penyesuaian kebijakan agar program dan kegiatan pemerintahan tetap berjalan efektif, terarah, serta selaras dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah.
«“Dalam pelaksanaan APBD Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2026, terdapat berbagai perkembangan yang tentunya harus ditindaklanjuti melalui penyesuaian kebijakan penganggaran, agar berbagai program dan kegiatan Pemerintahan Daerah dapat berjalan secara efektif, terarah, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan,” ujar Rendy dalam sambutannya.»
Ia menjelaskan, penyesuaian anggaran tersebut merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan daerah agar APBD tetap mampu beradaptasi dengan perkembangan keadaan.
Dengan perubahan tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat terus mengarahkan anggaran untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan Kota Kotamobagu.
Rendy menegaskan, perubahan APBD bukan sekadar penyesuaian angka-angka dalam dokumen anggaran, tetapi menjadi bagian dari upaya memastikan kebijakan fiskal daerah tetap relevan dengan kondisi dan kebutuhan pembangunan yang berkembang sepanjang tahun.
Melalui pembahasan Ranperda Perubahan APBD bersama DPRD, Pemkot Kotamobagu berharap arah penganggaran dapat semakin diselaraskan dengan prioritas pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.(FK)