PESANKU.CO.ID, WAJO – Wakil Ketua II DPRD Wajo, Andi Muh Rasyadi, menghadiri launching program inovasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang diperuntukkan bagi nelayan dan petani, bertajuk “Pakkaja Maradeka” dan “Panggalung Maradeka”. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Pola Kantor Bupati Wajo, Selasa (23/9/2025).
Program tersebut diinisiasi sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Wajo dalam memberikan perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal, khususnya nelayan dan petani, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Makassar, I Nyoman Harry Sujana, menyampaikan apresiasinya atas langkah Pemkab Wajo yang serius menghadirkan jaminan perlindungan kerja bagi masyarakat. Hingga September 2025, tercatat 43 persen pekerja di Kabupaten Wajo, atau sekitar 59.522 orang dari total 140.769 tenaga kerja, telah memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Sementara itu, Bupati Wajo H. Andi Rosman menegaskan bahwa program ini merupakan wujud nyata dari visi Wajo Maradeka, khususnya dalam mendorong manusia yang mandiri dan berdaya saing. “Hari ini kita launching Pakkaja Maradeka dan Panggalung Maradeka sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat pekerja di pelosok. Dengan perlindungan ini, mereka tidak perlu lagi ragu dalam bekerja mencari nafkah,” jelasnya.
Wakil Ketua II DPRD Wajo, Andi Muh Rasyadi, menyambut baik program ini dan menegaskan bahwa DPRD akan terus mendorong hadirnya kebijakan yang berpihak kepada masyarakat kecil. “DPRD sangat mengapresiasi langkah pemerintah daerah dalam melindungi nelayan dan petani. Ini merupakan bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan sekaligus memberikan rasa aman bagi mereka yang bekerja keras menghidupi keluarga,” ujarnya.
Program Pakkaja Maradeka dan Panggalung Maradeka diharapkan menjadi langkah konkret Pemkab Wajo dalam memperluas perlindungan sosial, sekaligus memperkuat sektor pertanian dan perikanan sebagai motor penggerak ekonomi daerah.(*)
