Kontrol Sosial Berkelanjutan: PMII Wajo Kawal Tindak Lanjut Aspirasi Melalui RDPU di DPRD

Kehadiran para aktivis PMII ini merupakan kelanjutan dari aksi unjuk rasa yang mereka gelar pada Senin (15/9) pekan lalu. Kini, mereka datang bukan sebagai demonstran, melainkan sebagai partner dialog dalam forum resmi yang difasilitasi DPRD Wajo.

Ketua Pengurus Cabang (PC) PMII Wajo, Irfan, membuka sesi RDPU dengan membacakan kembali poin-poin tuntutan yang telah disampaikan dalam aksi sebelumnya. Langkah ini menunjukkan konsistensi dan keseriusan organisasi dalam mengawal setiap aspirasi yang telah disuarakan.

"Kehadiran kami di sini untuk memastikan keseriusan DPRD Wajo dalam menindaklanjuti seluruh aspirasi yang kami sampaikan pada aksi kami Senin lalu. Begitu juga dengan seluruh pihak terkait, apakah dihadirkan dalam RDPU ini," tegas Irfan.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa PMII Wajo tidak hanya berhenti pada tahap penyampaian aspirasi, tetapi juga berkomitmen mengawal proses hingga implementasinya.

PMII Cabang Wajo fokus mengawal empat isu strategis yang menyangkut kehidupan masyarakat Wajo:Pertama, penanganan aktivitas tambang ilegal dan dampak negatifnya terhadap lingkungan serta masyarakat sekitar. Isu ini sangat krusial mengingat dampak jangka panjang terhadap ekosistem dan kesehatan masyarakat.

Kedua, penataan penggunaan trotoar, bahu jalan, dan badan jalan yang tidak sesuai peruntukannya, khususnya penggunaan untuk aktivitas perdagangan. Masalah ini menyangkut ketertiban umum dan keselamatan pengguna jalan.

Ketiga, penertiban parkiran yang semrawut, terutama di dalam Kota Sengkang yang berpotensi menjadi penyebab kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Isu ini berkaitan langsung dengan kenyamanan dan keamanan masyarakat dalam beraktivitas.

Keempat, transparansi tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Wajo. Isu ini menyangkut akuntabilitas pengelolaan anggaran publik yang menjadi hak masyarakat untuk mengetahuinya.

Yang menarik dari sikap PMII Wajo adalah permintaan untuk dilibatkan dalam proses monitoring lapangan. Irfan menegaskan, "Melalui RDPU ini, PMII Wajo berharap semua pihak yang terkait untuk segera menindaklanjuti aspirasi kami dan tolong hadirkan kami saat turun ke lapangan agar kami bisa memastikan bahwa tuntutan dalam aspirasi ini telah ditindaklanjuti."

Permintaan ini menunjukkan kematangan berorganisasi dan pemahaman yang baik tentang proses pengawalan kebijakan publik. PMII tidak hanya menuntut, tetapi juga siap berpartisipasi dalam solusi.

RDPU dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Wajo, Firmansyah Perkesi, didampingi Wakil Ketua dan Anggota DPRD dari empat komisi serta Sekretariat DPRD Wajo. Kehadiran pimpinan tertinggi DPRD menunjukkan keseriusan lembaga legislatif dalam merespons aspirasi mahasiswa.

Yang lebih menggembirakan adalah kehadiran berbagai OPD dan pihak terkait yang komprehensif, meliputi:

 Kapolres Wajo (aspek penegakan hukum), Kepala Dinas Lingkungan Hidup (aspek lingkungan), Plt Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (aspek pembinaan generasi muda), Kepala Dinas Perhubungan (aspek lalu lintas dan transportasi), Kepala DPMPTSP (aspek perizinan), Kepala Satpol PP (aspek penegakan Perda),  Pengawas Lingkungan Hidup (aspek monitoring lingkungan), dan Dua pemilik usaha tambang pasir (aspek pelaku industri)

Kehadiran seluruh stakeholder ini menunjukkan bahwa isu-isu yang diangkat PMII benar-benar multidimensi dan memerlukan penanganan lintas sektor.

Ketua DPRD Wajo, Firmansyah Perkesi, menunjukkan sikap positif dengan meminta semua pihak terkait memberikan penjelasan kepada PMII Wajo selaku aspirator. Lebih dari itu, dia juga menegaskan harapan adanya tindak lanjut konkret.

"Setelah RDPU ini, kita berharap ada tindak lanjut dari aspirasi yang disampaikan oleh adik-adik dari PMII Wajo ini," ujar Ketua DPRD.

Pernyataan ini memberikan optimisme bahwa dialog ini tidak akan berhenti sebagai formalitas semata, tetapi akan berlanjut pada implementasi nyata.(*)