Pemkot Kotamobagu: Pemerintahan Modern Butuh Kolaborasi, Staf Khusus Perkuat Kinerja dan Percepatan Pembangunan

PESANKU.CO.ID, KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan modern tidak lagi hanya bertumpu pada birokrasi semata, melainkan membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif, responsif, dan inovatif.

Hal tersebut disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Kotamobagu, Sahaya S. Mokoginta, S.STP., M.E., Kamis (25/6/2026).

Menurut Sahaya, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan sangat ditentukan oleh kemampuan membangun sinergi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, hingga tenaga profesional yang memiliki kompetensi di berbagai bidang.

“Pemerintahan modern tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat dengan berbagai pihak agar setiap program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Salah satu bentuk kolaborasi tersebut, lanjut Sahaya, adalah keberadaan Staf Khusus Wali Kota, yang pengangkatannya merupakan kewenangan kepala daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia menjelaskan, Staf Khusus memiliki tugas memberikan masukan strategis, kajian, serta pertimbangan kepada kepala daerah dalam proses penyusunan kebijakan maupun percepatan pelaksanaan program pembangunan.

“Staf Khusus bukan untuk menggantikan peran Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi melengkapi dan memperkuat kinerja pemerintah melalui keahlian serta pengalaman yang dimiliki di bidang masing-masing,” jelasnya.

Menurut Sahaya, para Staf Khusus berasal dari berbagai latar belakang keahlian, mulai dari bidang kemasyarakatan, hukum, pemerintahan, hingga sektor strategis lainnya. Kehadiran mereka diharapkan mampu menjembatani aspirasi masyarakat, memberikan pertimbangan profesional, serta mendukung terciptanya stabilitas yang kondusif bagi pembangunan daerah.

Ia mencontohkan, persoalan pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, hingga pembangunan sumber daya manusia tidak mungkin diselesaikan hanya oleh pemerintah. Seluruh persoalan tersebut membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

“Permasalahan pembangunan saat ini semakin kompleks. Karena itu diperlukan pendekatan kolaboratif agar solusi yang dihasilkan lebih komprehensif dan tepat sasaran,” katanya.

Pemerintah Kota Kotamobagu menilai pola kerja kolaboratif tersebut sejalan dengan prinsip pemerintahan modern yang menempatkan masyarakat sebagai mitra strategis dalam pembangunan, bukan sekadar penerima layanan.

Dengan memperkuat sinergi antara birokrasi, Staf Khusus, dan berbagai pemangku kepentingan, Pemerintah Kota Kotamobagu optimistis pelaksanaan program pembangunan akan semakin efektif, adaptif, dan mampu mewujudkan visi pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.(Yusuf)